.:: Website Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa ::.

Depan

PUSARA

Ditulis oleh Bagus Takwin
Sabtu, 01 Desember 2007
Membaca tulisan-tulisan Ki Hadjar Dewantara tentang pendidikan, saya teringat pada pendekatan konstruktivisme dalam pendidikan. Keduanya sama-sama menekankan bahwa titik-berat proses belajar-mengajar terletak pada murid. Pengajar berperan sebagai fasilitator atau instruktur yang membantu murid mengkonstruksi koseptualisasi dan solusi dari masalah yang dihadapi. Mereka beperpendapat bahwa pembelajaran yang optimal adalah pembelajaran yang berpusat pada murid (student center learning). Komentar (2) \| Tambahkan sebagai artikel favorit anda (25) \| Pasang Artikel ini pada situs anda \| Views: 2651
Terakhir diperbaharui ( Minggu, 06 Januari 2008 )
Baca selebihnya...

Ditulis oleh Darmaningtyas
Sabtu, 03 November 2007
Salam dan Bahagia! Pemerintah bersama DPR RI sekarang sedang mempersiapkan sebuah undang-undang baru yang akan mengatur tentang pendidikan, yang dikenal dengan RUU BHP (Rancangan Undang-undang Badan Hukum Pendidikan). RUU BHP ini disusun untuk memenuhi tuntutan di dalam Pasal 53 UU Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) No. 20/2003, yang menyatakan: (1) Penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan, (2) Badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berfungsi memberikan pelayanan pendidikan kepada peserta didik, (3) Badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berprinsip nirlaba dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan pendidikan. (4) Ketentuan tentang badan hukum pendidikan diatur dengan undang-undang tersendiri Komentar (2) \| Tambahkan sebagai artikel favorit anda (22) \| Pasang Artikel ini pada situs anda \| Views: 1047
Terakhir diperbaharui ( Minggu, 06 Januari 2008 )
Baca selebihnya...

Ditulis oleh Pusara
Jumat, 02 November 2007
RUU BHP (Rancangan Undang-undang Badan Hukum Pendidikan) sedang digodok oleh DPR. RUU ini, meskipun mengatur mengenai masalah pengelolaan pendidikan, tapi tidak ada satu pasal pun yang mengatur tentang peran pendidikan dalam pencerdasan bangsa, proses dan pengembangan budaya, pengembangan intelektual, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Seluruh pasal hanya mengatur mengenai tata kelola BHP. Substansi yang menonjol dari RUU BHP ini adalah privatisasi dan liberalisasi pendidikan. Padahal, amanat Pembukaan UUD 1945 salah satu tugas negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan merupakan sarana untuk mencerdaskan bangsa. Jadi mestinya RUU BHP ini lebih banyak mengatur mengenai upaya-upaya pencerdasan bangsa. Tapi bila fokus RUU ini ke sana, maka bagaimana dengan keberadaan UU Sisdiknas sendiri? Apakah RUU BHP ini akan mengeliminasi keberadaan UU Sisdiknas? Beri komentar pada artikel ini \| Tambahkan sebagai artikel favorit anda (10) \| Pasang Artikel ini pada situs anda \| Views: 166
Terakhir diperbaharui ( Minggu, 06 Januari 2008 )
Baca selebihnya...

Fungsi guru telah berubah menjadi fungsi pawang, maka kembalikanlah pawang itu menjadi guru lagi.

- Romo YB. Mangunwijaya -

ada kepentingan dibalik pengesahan RUU B
Mengingat belum lama ini pemerintah merencanakan akan mengal...

02/01/09 10:39 Selebihnya...

Komentar tio

wajah pemerintahan
inilah wajah pemerintahan kita. DPR seolah tidak berotak ket...

24/12/08 20:13 Selebihnya...

Komentar echa

Ki Hadjar Dewantara Bapak Bangsa Sejati
Salam dan Bahagia, Saya adalah alumni Tamansiswa dari Taman...

13/12/08 17:29 Selebihnya...

Komentar Ki Sudartono PS,S.Pd

kanggeen.....
:cry kngenn nich sama alumni UST FE 2000 dimana kalian sk...

09/12/08 12:13 Selebihnya...

Komentar iin ps

Nama jalan..??
Mas, maksud saya memang nama "Ki Hadjar Dewantara" yg dijadi...

25/11/08 18:10 Selebihnya...

Komentar Deni A. S. Azhari

Anggota: 2
Berita: 44
WebLink: 12